PEMERINTAH DAN HUBUNGAN SIPIL - MILITER

PEMERINTAH DAN HUBUNGAN SIPIL - MILITER 

BAB II

Pembahasan

PEMERINTAH DAN HUBUNGAN SIPIL - MILITER 

A. Pengertian Hubungan Sipil - Militer

1. Batasan Militer

Militer dalam bahasa inggris “ military “ adalah : “ the soldiers ; the army, the army force “. Yang dalam bahasa indonesia bisa diartikan prajurit atau tentara, angkatan darat, angkatan bersenjata ( terdiri dari beberapa angkatan yakni : darat laut dan atau marinir serta udara ). Dinegara modern apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang yakni darat laut udara dan atau marinir.

2. Batasan Sipil

segala Istilah sipil dalam bahasa inggris “ civilian “ yakni ( person ) not serving with armed fourses (seseorang yang bekerja diluar profesi angkatan bersenjata ). Dengan demikan batasan sipil dapat diartikan sebagai semua orang dengan macam profesi yang bekerja diinstansi pemerintahan maupun swasta, diluar sturktur organisasi militer, termasuk polisi. Namun batasan seperti ini tentu berbeda dengan di Indonesia, dimana polisi pada saat lalu dan saat ini cenderung masih dianggap warga non sipil.

3. Batasan Hubungan

“ Hubungan “ dalam bahasa inggris “ relation “ yakni the act of relating : what there is between one ting, person, idea, etc and anoder or oder. Dengan demikian “ hubungan “ adalah aksi hubungan apakah antara benda, gagasan, orang, lembaga dan lain – lain dengan yang lainnya. 

3

. Hubungan sipil – militer, oleh para analis militer, relatif dapat diartikan berbeda – beda dengan segala variasi sesuai dengan sistim pemerintahan yang dijalakan. Amospelmutter dalam penelitiannya dituangkan dalam bukunya The Military And Politic In Modern Times menekankan bahwa pihak militer adalah perwira : 1) Yang pangkat dan peranannya menempatkan mereka dalam posisi yang menuntut adanya kecakapan politik yang tidak diperlukan prajurit-prajurit profesional lainya; 2) yang kecakapan politiknya lebih tinggi dari pangkat, kedudukan dan peranannya; 3) yang berambisi untuk melindungi integritas organisasi; 4) yang aspirasinya cenderung bersifat politik

  Dengan mengacu tulisanya Elliot A. Cohen, Civil-Miltary Relation in Contemporary world, Susilo Bambang Yudhoyono dalam makalahnya pengaruh internasional dalam hubungan sipil-militer  berpendapat bahwa hubungan sipil militer dapat berupa: 1) hubungan militer dengan masyarakat secara keseluruhan; 2) lembaga militer dengan lembaga lain, baik pemerintahan maupun swasta; 3) para perwira senior dengan politisi dan negarawan.

Hubungan sipil – militer itu sendiri mempunyai pola dan peran yang berbeda pula. Jika dilihat dari polanya, ada hubungan yang lebih menonjolkan sipil ( supremasi sipil atas militer ) atau sebaliknya, tetapi juga ada hubungan yang bersifat kemitraan, kesetaraan, atau keselarasan ( harmoni ).

B. Pola Hubungan Sipil Militer 

Pola hubungan sipil – militer di berbagai negara berbeda – beda tergantung dari sistem rezim pemerintahan yang di anut oleh suatu negara. Secara umum dalam sistem pemerintahan demokratik liberal, hubungan sipil – militer menganut pola supremasi sipil. Sedangkan pada sistem rezim otoritarian, pola hubungan sipil – militer bervariasi derajat perbedaannya dengan penekanan peran militer lebih dominan.

Unduh makalah PEMERINTAH DAN HUBUNGAN SIPIL - MILITER selengkapnya disini

Pengirim

Fb : Krida

Kampus : UMC

Kota/kab : Cirebon